web hit counter

IPTB Izin Pelaku Teknis Bangunan

Izin Pelaku Teknis Bangunan yang selanjutnya disingkat IPTB adalah izin yang harus dimiliki seorang ahli untuk dapat melakukan pekerjaan perencanaan, pengawasan pelaksanaan, pemeliharaan dan pengkajian teknis bangunan.

IPTB terdiri atas :

  • IPTB Arsitektur Golongan A,Golongan B dan Golongan C
  • IPTB Konstruksi Golongan A,Golongan B dan Golongan C
  • IPTB Instalasi Golongan A,Golongan B dan Golongan C yg terbagi :
– Listrik Arus Kuat ( LAK )
– Listrik Arus Lemah ( LAL )
– Tata Udara Gedung ( TUG )
– Transportasi Dalam Gedung ( TDG )
– Sanitasi, Drainage dan Pemipaan ( SDP )

BATASAN LINGKUP KEGIATAN BERDASARKAN BIDANG PEKERJAAN BIDANG KEAHLIAN DAN GOLONGAN IPTB

• GOLONGAN A
Semua jenis bangunan dan bangunan pemugaran
• GOLONGAN B
Rumah tinggal dan semua bangunan bukan rumah tinggal sampai dengan 8 lapis
• GOLONGAN C
Rumah tinggal dan semua bangunan bukan rumah tinggal sampai dengan 4 lapis dengan luas maksimal 1500 m2

Persyaratan pengajuan Surat Izin Pelaku Teknis Bangunan telah ditetap oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan syarat-syarat seperti di bawah ini.

Syarat permohonan IPTB

  1. Mengisi Surat Permohonan dan mengisi Dokumen Permohonan  IPTB diperoleh dari DP2B (Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan)
  2. Fotokopi Kartu Anggota Asosiasi Profesi LPJK  yang masih berlaku
  3. Foto ukuran 3 x 4 cm (dua) lembar latar belakang merah
  4. Tidak sedang dalam kasus atau sanksi DPPB, DKD, DKA
  5. Fotokopi KTP yang masih berlaku
  6. Fotokopi NPWP
  7. Fotokopi ijasah yang dilegalisir asli
  8. Surat keterangan bekerja
  9. Fotokopi SKA yang masih berlaku
  10. Formulir permohonan bermaterai (formulir dari DP2B)
  11. Formulir isian DPPB (formulir dari DP2B)
  12. Surat kuasa (jika diurus oleh orang lain)
  13. SIPTB/SIBP yang akan diperpanjang (untuk perpanjangan dan kenaikan golongan)
  14. Mengisi lembar monitoring (formulir dari DP2B)

PERMOHONAN PERPANJANGAN

  • Mengisi formulir isian
  • Mengisi formulir permohonan
  • Foto copy KTP = 1 lembar
  • Pas foto 3 x 4  = 2 lembar
  • Kartu anggota Profesi tahun berjalan
  • Surat Pernyataan Bekerja
  • Melampirkan hasil karya berupa gambar dan atau perhitungan rencana bangunan.

PERSYARATAN KENAIKAN / PERUBAHAN GOLONGAN

  • Mengisi formulir permohonan;
  • Fotocopy KTP;
  • Rekomendasi dari asosiasi profesi;
  • SKA yang masih berlaku
  • Izin Pelaku Teknis Bangunan golongan sebelumnya ;
  • Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar.

SANKSI TERHADAP PEMEGANG IZIN PELAKU TEKNIS BANGUNAN
1. Peringatan tertulis
2. Pembekuan IPTB
3. Pencabutan IPTB
PERINGATAN TERTULIS
a. Setiap Pemegang IPTB yang melanggar ketentuan Pasal 15, Pasal 16 huruf a dan b, dikenakan sanksi tertulis
b. Peringatan tertulis dilakukan paling banyak 3 kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 hari kalender,
c. Apabila Pemegang IPTB tetap tidak mematuhi peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran yang dilakukannya, dikenakan sanksi pembekuan IPTB,
PENCABUTAN IPTB
a. Pencabutan IPTB dikenakan selama 3 tahun sejak ditetapkan sanksi pencabutan IPTB untuk bidang pekerjaan sejenis yang dipertanggungjawabkan oleh Pemegang IPTB,
b. IPTB yang telah dicabut dapat diberlakukan kembali setelah masa pencabutan IPTB berakhir dan mendapat rekomendasi dari asosiasi profesi.

SIBP berubah menjadi IPTB

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jakarta No.132/2007, Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) yang sudah berlaku sejak pertengahan tahun 70-an, sekarang berubah menjadi Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB). IPTB diwajibkan bagi seorang ahli yang akan melakukan pekerjaan perencanaan, pengawasan pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengkajian teknis bangunan. IPTB berlaku untuk 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Berbeda dengan SIBP, tenaga ahli warga negara asing dapat mengajukan permohonan IPTB. Syaratnya, tenaga ahli asing tersebut sudah harus bekerja dalam perusahaan berbadan hukum Indonesia, atau perusahaan induk di luar negeri, tetapi mempunyai cabang yang berkedudukan di Jakarta. Dalam berpraktik di Jakarta, tenaga ahli asing harus bermitra dengan tenaga ahli Indonesia pemegang IPTB.

Ada 3 pasal dalam peraturan ini yang mengatur kewajiban, larangan, dan tanggung jawab, di antaranya adalah kewajiban untuk mematuhi kode etik profesi dan dilarang memindahtangankan IPTB kepada pihak lain dengan cara atau dalam bentuk apapun. Ini ditujukan untuk menghindari praktik jual beli tandatangan (“signer”) seperti yang kerap terjadi pada SIBP. Sanksi untuk pelanggaran peraturan ini berjenjang sejak peringatan tertulis, pembekuan, sampai pencabutan IPTB. Jadi, profesional harus memiliki SKA dari salah satu asosiasi profesi LPJK sebagai salah satu persyaratan memperoleh IPTB agar dapat dijamin profesionalismenya.

Contoh IPTB

contoh IPTB Izin Pelaku Teknis Bangunan IPTB Izin Pelaku Teknis Bangunan Jakarta Bandung Surabaya

Leave a Comment

error: Alert: Content is protected !!